kontenjempolan.id-Kunci Jawaban Lembar Aktivitas 4 Halaman 236 Terpuruknya Perekonomian Pada Masa Demorasi Terpimpin IPS SMP Kelas 8 Kurikulum Merdeka.

Lembar Aktivitas 4

Perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mengakibatkan ekonomi tersendat. Untuk memahami lebih lanjut tentang peristiwa tersebut, kerjakanlah aktivitas berikut.

1. Kelompok terdiri dari 4-5 siswa.

2. Pilihlah salah satu peristiwa yang mengakibatkan tersendatnya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin.

3. Carilah Informasi mengenai peristiwa tersebut.

4. Kalian dapat mencari informasi tersebut melalui buku, internet, atau sumber lainnya.

5. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh, buatlah mind map yang menggambarkan peristiwa yang menghambat perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

6. Mind map dapat didesain semenarik mungkin agar mempermudah kalian untuk mempelajarinya.

7. Tulislah referensi yang kalian gunakan.

8. Publikasikan hasil karyamu melalui media sosial yang kalian miliki!

Jawaban:

Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia.

Beberapa masalah yang dihadapi yakni:

a. Ekspor dan invesasi merosot

b. Menipisnya cadangan devisa

c. Inflasi mencapai ratusan persen

d. Harga kebutuhan pokok mahal

Adapun penyebabnya antara lain:

a. Indonesia baru merdeka

b. Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali

c. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat

d. Menghamburkan anggaran negara untuk proyek politik Presiden Soekarno

e. Mengeluarkan Kebijakan yang berakhir  gagal untuk menyelamatkan perekonomian

Penjelasan:

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah.

Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu

Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi terpusat di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar.

Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian.

Sikap keras itu Soekarno perparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1965. Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Pada 1965 cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat. Panglaykim dan HW Arnt dalam The Indonesian Economy: Facing a New Era? (1966) mencatat krisis ekonomi ini berlangsung sejak 1960.

Lebih dari itu, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia. Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1963 dan Conference of the Emerging Forces (Conefo) pada 1965 membengkak.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pembentukan Dapernas dan Bappenas

Dapernas merupakan singkatan dari Dewan Perancang Nasional dan Bappenas merupakan Perancangan Pembangunan Nasional. Perbaikan ekonomi Indonesia dimulai dengan terbentuknya Dapernas pada 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Moh. Yamin.

Dapernas menyusun program kerja untuk mendorong pembangunan nasional yang bernama Pola Pembangunan Berencana. Program kerja itu terdiri dari Blueprint tripola, yakni pola pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Empat tahun setelahnya pada 1963, pemerintah menggantikan Dapernas dengan membentuk Bappenas di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Bappenas bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan negara jangka panjang dan jangka pendek.

Tugas Bappenas, antara lain:

a. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

b. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.

c. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

2. Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Pada 28 Maret 1963 dirilis landasan baru untuk mendorong perbaikan ekonomi menyeluruh dengan adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, dan juga bebas dari imperialisme.

Namun dalam pelaksanaannya, dekon tidak bisa mengatasi kesulitan dan permasalahan ekonomi khususnya fenomena inflasi dalam negeri. Pemberlakuan Dekon membuat perekonomian Indonesia jadi stagnan atau cenderung tidak membaik.

Kegagalan deklarasi ekonomi ini disebabkan oleh:

a. Tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dollar USA.

b. Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

c Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi.

3. Proyek Mercusuar

Meski ekonomi Indonesia belum bisa stabil dan membaik, memunculkan kembali kebijakan bernama proyek mercusuar. Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri.

Beberapa gedung yang dibangun dalam proyek ini, antara lain gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, GBK, Hotel Indonesia hingga Monas. Dengan adanya proyek mercusuar ini, maka keadaan ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan jatuh.

4. Nilai Uang Diturunkan (Devaluasi)

Salah satu jalan untuk mengatasi inflasi yang terjadi di dalam negeri adalah dengan membuat kebijakan penurunan nilai uang beredar.

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai:

– Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50.

– Uang kertas Rp 1000 menjadi Rp 100.

– Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25000.

Dengan adanya devaluasi, berharap uang yang beredar di masyarakat berkurang dan nilai rupiah bisa meningkat. Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang jadi murah, namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang. Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp 1000 menjadi Rp 1 sehingga bukannya berkurang, inflasi malah makin parah.

5.  Peleburan Bank

Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres No 7/1965 didirikan Bank Tunggal Milik Negara.

Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari beberapa bank negara, seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Namun, langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang nagara karena belum ada lembaga pengawas saat itu.

6. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri

Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas ekonomi Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP).

Dari beberapapa kebijakanan terjadi kerugian dalam sistem perekonomian Indonesia.

Disclaimer:

Kunci jawaban pada unggahan kontenjempolan tidak mutlak kebenarannya dan unggahan ini bisa Adik-adik gunakan sebagai salah satu acuan dalam mengerjakan soal bukan sebagai acuan utama

Demikian pembahasan IPS SMP Kelas 8 halaman 236 Lembar Aktivitas 4, Terpuruknya Perekonomian Pada Masa Demorasi Terpimpin. Untuk mendapatkan pembahasan Soal latihan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran lainnya dapat diakses melalui kontenjempolan.id.